Cegah Paham Radikalisme di Garut Meluas, Satgas Intoleransi Utamakan Pendekatan Edukasi

Mencegah paham Radikalisme di Garut, Jawa Barat, Satuan Tugas (Satgas) Anti-Intoleransi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengutamakan pendekatan edukasi. Pedekatan ini sebagai upaya agar masyarakat yang sebelumnya berpemikiran menyimpang dapat kembali ke jalan yang benar seperti masyarakat pada umumnya.

Melansir dari Jabarantaranews Pemerintah Kabupaten Garut (Pemkab Garut) telah menyiapkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Intoleransi yang bergerak menangani permasalahan paham radikal termasuk penyebaran paham Negara Islam Indonesia (NII) yang selama ini menimbulkan keresahan masyarakat Garut.

"Jadi masalah NII, kami sudah membentuk Satgas Anti-intoleransi," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Selasa (11/1/2022).

Rudy menuturkan Pemkab Garut telah melakukan langkah cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan masyarakat yang menyangkut tentang paham radikalisme.Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya telah  menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengatasi masalah NII di Garut.

"Untuk NII ini kita telah menggunakan satu sistem, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kita memberikan pengarahan kepada semua unsur termasuk ke tingkat RT/RW," katanya.

Semua pihak yang terlibat dalam satgas tersebut akan bergerak menyusuri dan mengklarifikasi terhadap masyarakat yang menyimpang dari Pancasila. Dalam pergerakannya tim akan mengutamakan langkah edukasi agar masyarakat tidak berpemikiran menyipang dari nilai-nilai agama dan pancasila yang seharusnya.

"Pemda Garut terus melakukan upaya edukatif terhadap mereka supaya kembali ke jalan lurus," kata Rudy.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut KH Sirojul Munir menambahkan terbentuknya satgas tersebut karena adanya penyebaran paham NII.  Seperti yang pernah ramai diberitakan banyak anak-anak dibaiat oleh kelompok diduga NII di Kabupaten Garut.

Ia berharap satgas dapat segera bergerak turun ke lapangan untuk mengatasi paham radikalisme di masyarakat.