Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta bersamaan dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Kabinet Merah Putih Kembali Dirombak, Ini Daftar Pejabat Barunya
Berdasarkan informasi dari CNBC Indonesia, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Pembicaraan tersebut membahas dinamika politik hukum terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
"Di antaranya, di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo Hadi, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Pihak Istana Kepresidenan Jakarta turut menyampaikan klarifikasi guna meluruskan isu publik mengenai respons kepala negara terhadap permohonan pengunduran diri tersebut. Penjelasan tersebut memberikan kepastian mengenai sikap terbuka pemerintah dalam merespons keputusan politik pimpinan lembaga.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo Hadi, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Dalam laporan Tirto disebutkan bahwa pimpinan dewan menerima berkas usulan pemakzulan dari anggota dewan secara kelembagaan. Puan Maharani menegaskan bahwa penanganan berkas usulan tersebut diproses sesuai dengan mekanisme koridor konstitusi yang berlaku secara nasional.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ujar Puan Maharani, dikutip dari Tirto, Selasa (10/11/2026).
Keterangan dari Puan Maharani disampaikan seusai Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta. Langkah politik selanjutnya diputuskan setelah menghimpun masukan komprehensif dari seluruh fraksi serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Baca juga: Reshuffle Kabinet! Ini Lima Menteri Baru dalam Kabinet Merah Putih
Jadi Warginet, dinamika politik nasional terkait pengunduran diri serta usulan pemakzulan ini menjadi perhatian publik yang sangat krusial. Perkembangan proses konstitusional di Senayan patut terus dipantau guna menjaga keutuhan serta stabilitas pemerintahan bangsa.
