Kabar Penting bagi Pelaku UMKM! Pemerintah Bakal Atur Ulang Biaya Admin Toko Online

Pemerintah pusat secara resmi mengumumkan rencana untuk mengatur besaran biaya administrasi (admin fee) di platform e-commerce. Langkah ini diambil untuk melindungi margin keuntungan pedagang kecil yang selama ini sering mengeluhkan tingginya potongan di pasar digital.

Payung hukum yang akan digunakan adalah melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Baca Juga: Cetak Bibit Unggul! Bupati Garut Syakur Amin Resmi Buka Turnamen Voli Ngabuburit ke-12

E-Commerce Wajib Transparan Soal Kenaikan Biaya

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (21/1/2026), pihak pemerintah menjelaskan bahwa ada poin-poin krusial dalam revisi Permendag ini yang sangat menguntungkan UMKM.

Salah satu aturan baru yang akan diselipkan adalah kewajiban platform e-commerce untuk memberikan informasi atau notifikasi terlebih dahulu jika berencana menaikkan biaya admin. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha termasuk di Garut, seperti pengusaha jaket kulit, pengrajin dodol, hingga fashion lokal, memiliki waktu untuk menyesuaikan strategi harga mereka dan tidak terkejut oleh potongan yang tiba-tiba membengkak.

Perkuat Perlindungan UMKM Lewat Revisi PP 7/2021

Tidak hanya sekadar aturan teknis perdagangan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan ini dari sisi regulasi pemerintah.

Pemerintah akan melakukan revisi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Penajaman aturan ini dilakukan agar kebijakan mengenai batas biaya admin memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan mengikat secara nasional.

Baca Juga: Bus Wisata Sonagar Tawarkan Cara Unik Menikmati Keindahan Kota Garut

Banjir Produk Impor Bakal Diperketat

Selain soal biaya admin, revisi aturan ini juga membawa kabar baik lainnya bagi produsen lokal Garut. Pemerintah akan mengatur harga minimum produk impor untuk 11 komoditas tertentu yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan ini diharapkan mampu membendung serbuan barang impor murah yang seringkali mematikan pasar produk lokal karena perbedaan harga yang sangat jauh.

Wargi Garut, bagaimana tanggapanmu mengenai rencana pemerintah ini? Apakah kebijakan ini bisa membuat usahamu makin maju? Yuk, diskusikan di kolom komentar!