Resmi! Presiden RI Batalkan Vaksin Berbayar

  • Whatsapp
Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Sumber : detiknews.com)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi batalkan vaksin berbayar yang sebelumnya pemerintah wacanakan pada Jumat (16/7). Pengumuman ini muncul dari Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet melalui rilis pers via saluran Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden telah batalkan vaksin berbayar yang sebelumnya akan Kimia Farma distribusikan. Keputusan presiden ini muncul dari respons serta masukan dari masyarakat luas.

Bacaan Lainnya

banner 728x250

Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” jelas Pramono lewat saluran Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat (16/7).

Pramono menyebutkan, program vaksinasi akan kembali ke kebijakan semula di mana vaksin dapat masyarakat akses secara gratis. Untuk vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong akan kembali ke mekanisme yang sebelumnya telah pemerintah tetapkan. Mekanisme pendistribusian Vaksin Gotong Royong akan sepenuhnya perusahaan tanggung untuk seluruh karyawannya.

Selain pembatalan vaksin berbayar, Pramono juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi kepada para menteri supaya memiliki sense of crisis. Jokowi menyampaikan serta melarang seluruh menteri kecuali Menteri Luar Negeri untuk bepergian ke luar negeri. Menteri lainnya perlu mendapatkan izin dari presiden untuk dapat bepergian ke luar negeri.

Sebelumnya, muncul wacana mengenai pemberlakuan vaksin berbayar yang dapat masyarakat akses melewati PT. Kimia Farma. Pemerintah memberikan kisaran harga Rp. 321.660 untuk satu dosis vaksin dengan biaya pelayanan sebesar Rp. 117.910.

Pemberlakuan vaksin berbayar ini sempat mendapat kritik dari WHO pada Kamis (15/7). Menurut Kepala Unit Program Imunisasi WHO, dr. Ann Lindstrand, pemberlakuan vaksin berbayar ini dapat mempersempit akses warga pada vaksin.

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi. Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan,” jelas Lindstrand melansir dari CNN Indonesia pada Jumat (16/7)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *