Revisi UU Pilkada Disesuaikan dengan Isu Aktual

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada DPR bahwa revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau RUU Pilkada perlu disesuaikan dengan isu-isu terkini. Pemerintah telah menerima undangan dari DPR untuk membahas RUU Pilkada pada November 2023. Namun, pemerintah menganggap bahwa beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan pada saat itu sudah tidak relevan lagi.

"Setelah itu, pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas, revisi UU Pilkada tersebut ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini," kata Tito ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Akhirnya, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah dan DPD yang membahas RUU Pilkada pagi ini, disepakati untuk membentuk panitia kerja (Panja). Tito Karnavian tidak menyebutkan siapa saja yang akan tergabung dalam Panja RUU Pilkada.

Dalam rapat Panja tersebut, juga akan ditentukan tahapan-tahapan berikutnya terkait RUU Pilkada.

"Kan semua bisa ikutin ada Panja, itulah yang nanti teknis, bagaimana nanti pendapat pemerintah dan teman-teman fraksi, bagaimana kesepakatannya, apakah aklamasi atau seperti apa, ada pro kontra, ada dinamika, nanti kan selesai ada acara rapat kesimpulannya, nanti saya akan hadir lagi," ucap eks Kapolri ini.

Di Jakarta, misalnya, ambang batas bagi partai politik untuk mencalonkan kepala daerah telah turun menjadi 7,5 persen. Artinya, partai politik hanya perlu mendapatkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya untuk bisa mengusung calon. Rapat Baleg yang membahas RUU Pilkada ini dikhawatirkan bisa menghambat atau bahkan membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hal tersebut. Sebab, sebagian besar partai politik di DPR, terutama di Jakarta, tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hanya PDI-P yang tidak termasuk dalam koalisi itu.

Sumber: Kompas.com