Sekjen Kemenkumham RI Tinjau Langsung Rencana Pembangunan Layanan Paspor di Garut

Dalam upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Asep Kurnia, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut pada Sabtu (19/4/2025). Ia meninjau langsung rencana pembangunan Unit Layanan Paspor (ULP) di Gedung KORPRI, Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul.

Kehadiran ULP ini merupakan respon cepat atas meningkatnya antrean layanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Asep menyebutkan, kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi pihaknya untuk memperluas kapasitas layanan.

“Kemarin terjadi lonjakan antrean di MPP Garut. Maka dari itu, saya dan Pak Sekda sepakat untuk membentuk Unit Layanan Paspor yang terpisah, agar kejadian serupa tak terulang,” kata Asep, yang juga merupakan putra daerah Garut.

Pemerintah Kabupaten Garut pun memberikan dukungan penuh dengan menyediakan Gedung KORPRI sebagai lokasi sementara ULP. Asep berharap, langkah ini menjadi pijakan awal menuju pendirian Kantor Imigrasi permanen di Garut.

Dijadwalkan mulai beroperasi sebelum Iduladha, ULP Garut akan dilengkapi dengan empat loket pelayanan yang mampu melayani hingga 120 pemohon setiap hari—jumlah yang jauh melampaui kapasitas MPP yang hanya buka dua kali seminggu.

“Dengan adanya ULP ini, masyarakat Garut, Sumedang, bahkan wilayah perbatasan Tasikmalaya yang lebih dekat ke Garut bisa lebih mudah mengurus paspor,” tambahnya.

Untuk sementara, ULP Garut akan berada di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Meski begitu, seorang pimpinan unit akan ditempatkan langsung di lokasi guna memastikan kelancaran operasional.

Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, memastikan kesiapan anggaran dan sinergi dengan Kantor Imigrasi Tasikmalaya demi mendukung keberlangsungan layanan ULP ini.

“Kita sudah siapkan alokasi anggarannya, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan ditetapkan setelah koordinasi lebih lanjut,” ujarnya.

Terkait penggunaan Gedung KORPRI, Nurdin menyebutkan bahwa untuk tahap awal akan dilakukan melalui skema pinjam pakai, sembari menunggu proses persetujuan dari DPRD Garut.

“Pak Bupati mendukung penuh pembentukan ULP ini, dan kami akan segera komunikasikan dengan pihak dewan agar semua berjalan sesuai prosedur,” pungkasnya.