AI Masuk Ranah Militer, Ancaman atau Inovasi Strategis?

Masuknya AI ke ranah militer menimbulkan kekhawatiran tentang artificial intelligence, regulasi perang, dan potensi eskalasi konflik tanpa kontrol manusia.

Pro dan kontra penggunaan AI (Artificial Intelligence) dalam bidang militer mencuat setelah perusahaan teknologi Anthropic menolak permintaan Pentagon Amerika Serikat. Isu tersebut digunakan untuk kepentingan militer ini menyulut perdebatan global terkait etika, keamanan, serta potensi senjata otonom tanpa kendali manusia.

Baca juga: 10 Manfaat AI (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-hari

Polemik AI dan Militer

Ketegangan muncul ketika CEO Anthropic menolak permintaan Pentagon terkait penggunaan AI dalam proyek militer Amerika Serikat. Mengutip dari Guardian, permintaan itu mencakup penghapusan sistem pengamanan artificial intelligence serta akses luas terhadap kemampuan model yang mereka kembangkan.

Anthropic khawatir AI yang dimodifikasi tanpa batas dapat berubah menjadi sistem senjata otonom berbahaya bagi manusia. Meski terikat kontrak senilai 200 juta dolar AS bersama militer, perusahaan tersebut menolak jika pengamanan artificial intelligence harus dihapus sepenuhnya.

Sebaliknya, OpenAI menerima kerja sama dengan militer dan menyatakan komitmennya pada prinsip keamanan penggunaan AI. Pihaknya menegaskan bahwa artificial intelligence tetap harus melarang pengawasan massal domestik serta memastikan tanggung jawab manusia dalam sistem persenjataan modern.

Risiko AI untuk Militer

Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya menilai penggunaan AI dalam militer berpotensi membahayakan eksistensi manusia. Menurutnya, artificial intelligence memungkinkan sistem senjata bergerak otomatis tanpa adanya keterbatasan fisik yang biasanya dialami manusia dalam kondisi ekstrem.

Ia mencontohkan bahwa pesawat tempur berbasis AI dapat beroperasi tanpa mempertimbangkan batas gravitasi atau tekanan tertentu. Dalam konteks militer modern, kemampuan artificial intelligence seperti itu berisiko memicu eskalasi konflik yang sulit dikendalikan secara etis.

Peneliti Drone Emprit, Hari Ambari, menegaskan bahwa AI seharusnya tetap sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan utama dalam militer. Tanpa guard rail serta akuntabilitas yang jelas, artificial intelligence berpotensi melakukan kesalahan yang fatal di medan perang.

Regulasi dan Pengawasan

Di Indonesia, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono meminta TNI dan Kementerian Pertahanan mencermati tren penggunaan AI dalam militer. Ia menilai artificial intelligence memang sulit dihindari, tetapi harus diatur melalui norma hukum yang ketat dan pengawasan secara transparan.

Dave mengingatkan bahwa AI yang dikembangkan untuk kesejahteraan manusia bisa berubah sebagai ancaman jika tidak ada tanpa kontrol yang jelas. Penggunaan artificial intelligence dalam militer harus tunduk pada prinsip akuntabilitas agar tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

Perdebatan global ini menunjukkan bahwa AI bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan persoalan etika dan kemanusiaan. Ketika artificial intelligence semakin terintegrasi dalam sistem militer, dunia dihadapkan pada dilema antara keunggulan strategis atau risiko destruktif.

Baca juga: Tinggi Minimal 158 cm, Ini Syarat Baru Masuk TNI AD!

Nah Warginet, perkembangan artificial intelligence atau AI dalam ranah militer memang tidak terhindarkan di era digital yang semakin kompleks. Namun tanpa regulasi yang tegas dan kendali manusia yang kuat, penggunaan AI dalam militer dapat membawa dampak serius bagi masa depan umat manusia.

Sumber: Tirto