Catat! Desa Kotor dan Abai Lingkungan Tak Akan Dapat Bantuan Keuangan, Tegas Dedi Mulyadi

Desa yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan harus bersiap kehilangan akses terhadap bantuan keuangan dari pemerintah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dengan tegas bahwa bantuan dana desa tidak akan cair untuk wilayah yang masih jorok dan tidak mengelola sampah dengan baik.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (6/4/2025), Dedi menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai syarat utama pencairan dana.

"Selama masih ada desa atau kelurahan yang membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, bantuan keuangan tidak akan saya berikan," tegasnya.

Bantuan Keuangan Desa Harus Diiringi Komitmen Lingkungan

Menurut Dedi, desa dan kelurahan harus menunjukkan inisiatif nyata dalam pengelolaan sampah serta penataan lingkungan. Dana desa bukan sekadar hak, tapi bentuk kepercayaan yang hanya diberikan kepada daerah yang serius ingin berubah.

“Kalau desanya ogah-ogahan kelola sampah, tidak punya sistem kebersihan yang baik, ya jangan berharap bantuan cair. Saya hanya akan dukung desa yang berkomitmen,” ujarnya.

Langkah ini diambil untuk mendorong kesadaran kolektif masyarakat desa agar mulai bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka sendiri—bukan sekadar bergantung pada bantuan tanpa kontribusi nyata.

Kebijakan Ramah Lingkungan, Bukan Sekadar Ancaman

Kebijakan ini bukan sekadar tekanan, tapi bagian dari strategi besar Gubernur Dedi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari tingkat desa. Lingkungan yang bersih akan menciptakan desa yang sehat, layak huni, dan punya daya saing.

Pembangunan Desa Harus Sinkron dan Berdampak Ekonomi

Tak hanya soal sampah dan kebersihan, Dedi juga mendorong sistem pembangunan desa yang terkoordinasi dan sejalan mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota.

“Pembangunan harus bergerak serempak agar dampaknya terasa sampai ke pelosok. Jangan biarkan desa tertinggal hanya karena sistemnya tidak sinkron,” katanya.

Dari Dana Desa, Harus Lahir Lapangan Kerja

Dedi juga menggarisbawahi bahwa bantuan dana desa harus digunakan secara produktif, bukan hanya untuk infrastruktur pasif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lapangan kerja dan mencegah urbanisasi berlebihan.

“Desa harus jadi pusat ekonomi baru. Jangan sampai warga terus-menerus pergi ke kota hanya karena tidak ada pekerjaan di desa,” tegasnya lagi.

Intinya, Dana Desa Harus Sejalan dengan Aksi Nyata

Dengan kebijakan ini, pemerintah provinsi ingin menanamkan pesan kuat bahwa dana desa bukan hadiah, melainkan hasil dari kinerja dan kepedulian desa terhadap kebersihan, lingkungan, dan pembangunan ekonomi lokal.

Jika desa ingin terus mendapatkan bantuan keuangan, maka sudah saatnya berbenah: jaga lingkungan, kelola sampah, dan bangun sistem ekonomi desa yang mandiri.