Mendes Imbau untuk Mengawal Penyaluran Dana Desa Demi Kendalikan Inflasi, Begini Respon Bupati Garut

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa dana desa bisa mengendalikan inflasi akibat dari kenaikan BBM dan juga bahan pangan. 

"Kami mohon kepada Bupati/Wali kota melakukan pengawalan sisa empat bulan terakhir ini terkait optimalisasi pemanfaatan dana desa," Ujar Mendes PDTT. 

Mendes mengimbau kepada Bupati atau Wali kota untuk mengawal pemanfaatan dana desa agar bisa mencegah terjadinya potensi inflasi. Pengendalian inflasi ini ditujukan agar harga barang dan jasa di tingkat desa tidak mengalami kenaikan. 

Selain itu, Mendes juga menyampaikan akan mempercepat tranformasi UPK eks PNPM mandiri yang menjadi BUMDesma agar dana eks unit UPK ini dapat tersalurkan. 

"Oleh karena itu kami mohon kepada bupati wali kota untuk memberikan kemudahan proses transformasi UPK eks PNPM mandiri sebagai tindak lanjut Undang Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah yang kemudian menempatkan kewajiban untuk bertransformasi UPK eks PNPM mandiri menjadi Bumdesa bersama," tuturnya.

Dirinya mengatakan bahwa ada Rp12,7 triliun dana eks aset UPK yang dapat segera dimanfaatkan untuk menekan laju inflasi sampai akhir tahun 2022 adalah BLT DD sebesar Rp11,895 triliun, PKTD sebesar Rp1 triliun, dan ketahanan pangan Rp5,6 triliun.

Kemudian hal ini disambut baik oleh Bupati Garut Rudy Gunawan. Dirinya mengatakan bahwa jika ada warga Garut yang belum terdaftar dalam program penerima bantuan seperti BLT, PKH dan KIP agar segera melapor kepada kepala desa.