PNS Kementan Diusut KPK dalam Dugaan Kasus Korupsi Karet, Apa yang Terungkap?

Dugaan kasus korupsi karet yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) berhasil diungkap KPK dengan hasil yang cukup mencengangkan.

Penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan Kementan menunjukkan betapa kompleksnya skema pengadaan dan pengelolaan komoditas penting nasional, yakni Karet.Pengungkapan kasus ini mampu menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar soal akuntabilitas.

Kasus ini bermula ketika KPK mulai melakukan pengusutan terhadap pengadaan fasilitas pengolahan karet di Kementan tahun anggaran 2021-2023. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup proses perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan yang diduga melibatkan mark-up harga, penyalahgunaan anggaran, dan kerugian negara yang tak sedikit. 

Pada 21 Oktober 2025, KPK memeriksa seorang PNS Kementan bernama Yudi Wahyudin yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengolahan karet di Kementan tahun 2021-2023. Pemeriksaan mencakup pengadaan asam formiat dan proses perencanaan serta penganggaran.

Baca Juga: Banjir Bandang dan Longsor Melanda Garut, Puluhan Rumah dan Sekolah Terdampak

Modus yang diduga terjadi adalah penggelembungan harga dalam pengadaan bahan untuk mengentalkan karet, misalnya dari kisaran harga yang wajar menjadi jauh lebih tinggi. 

Kerugian negara dari kasus ini ditaksir mencapai Rp 75 miliar. KPK telah mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri sebagai bagian dari upaya penyidikan terkait kasus ini. 

Kasus korupsi karet di Kementan mencerminkan masalah sistemik dalam pengadaan barang dan jasa pemerinta karena lemahnya pengawasan, potensi mark-up, dan rentannya kontrol internal di instansi yang seharusnya menjadi motor pembangunan sektor pertanian. 

Keterlibatan PNS Kementan dalam skema ini memunculkan pertanyaan soal integritas aparatur dan efektivitas sistem birokrasi. Keikutsertaan lembaga anti-korupsi seperti KPK menunjukkan bahwa pola korupsi di sektor pertanian telah cukup serius untuk menjadi fokus penegakan hukum.

Baca Juga: Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru per 1 November 2025

Penanganan kasus ini tidak hanya soal hukum bagi individu yang terlibat, tetapi juga soal reputasi sektor pertanian, kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta kesejahteraan petani karet yang diproyeksikan terbantu melalui program pengolahan karet. 

Jika pengadaan tidak berjalan transparan dan akuntabel, maka program pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas karet bisa gagal atau malah merugikan negara dan petani.

Kasus PNS Kementan yang diperiksa oleh KPK dalam dugaan korupsi karet merupakan sinyal bahwa sektor agraria dan perkebunan di Indonesia perlu diperkuat dari sisi pengawasan, mekanisme pengadaan yang jelas, dan akuntabilitas birokrasi. 

Dengan kerugian negara yang besar serta modus penggelembungan harga yang nyata, publik dan pihak terkait diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan agar keadilan ditegakkan dan integritas sistem pemerintah diperkuat.