Wabup Garut Tegaskan Prioritas Pelayanan RSUD untuk Warga Tak Mampu

Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menghadiri rapat koordinasi penting di RSUD dr. Slamet Garut, Selasa, 08 April 2025, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait evaluasi dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah (RSUD).

Dalam forum tersebut, Putri menekankan bahwa surat edaran ini bukan berarti seluruh layanan rumah sakit harus digratiskan, melainkan untuk memastikan agar masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Ia menyoroti perlunya kejelasan soal pembiayaan, apakah seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, RSUD setempat, atau ada dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Yang perlu ditegaskan adalah, kita tidak ingin masyarakat tidak mampu terbebani. Tapi di sisi lain, sistem pembiayaan juga harus jelas dan tidak tumpang tindih,” ujar Putri.

Tak hanya itu, Wabup Garut juga menyoroti penyalahgunaan program Lapad Ruhama oleh sejumlah oknum. Ia bahkan membuka opsi untuk mengevaluasi, atau bila perlu, mengganti program tersebut apabila terbukti menimbulkan kerugian atau merugikan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Sebagai langkah preventif jangka panjang, Putri juga mengusulkan pendekatan kebijakan lokal dengan cara mengintegrasikan kepesertaan BPJS dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, langkah ini bisa menjadi upaya efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki jaminan kesehatan.

“Ini bisa menjadi cara mendisiplinkan masyarakat sejak dini, agar mereka memahami pentingnya perlindungan kesehatan bagi keluarga,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret Pemkab Garut dalam menanggapi dinamika pelayanan publik di sektor kesehatan, sekaligus menegaskan komitmen untuk menghadirkan sistem layanan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.