Dorong Kesejahteraan Warga, Pemkab Garut Minta Perusahaan Sawit Optimalkan CSR dan Program Kemitraan

GARUT, infogarut.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memberikan perhatian serius terhadap keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Penjabat (Pj) Bupati Garut menekankan agar perusahaan perkebunan sawit tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau CSR.

Langkah ini diambil guna memastikan kehadiran investasi di sektor perkebunan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga lokal.

Baca Juga: Garut Masuk Daftar Daerah dengan Lahan Sawit di Jawa Barat

Fokus pada Dampak Sosial dan Ekonomi

Dalam pertemuan dengan para pelaku usaha perkebunan, pemerintah menggarisbawahi bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus menyentuh aspek-aspek vital kehidupan masyarakat, seperti:

• Pembangunan Infrastruktur: Membantu perbaikan akses jalan atau fasilitas publik di sekitar area perkebunan.

• Pemberdayaan Ekonomi: Melibatkan warga lokal dalam rantai produksi atau memberikan pelatihan keterampilan.

• Pendidikan dan Kesehatan: Memberikan dukungan bagi fasilitas sekolah maupun layanan kesehatan warga.

Program Kemitraan Plasma Jadi Kunci

Selain CSR, Pemkab Garut juga mendorong percepatan program kemitraan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau kebun plasma. Sesuai regulasi, perusahaan diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas areal lahan yang diusahakan.

Pj Bupati Garut menyampaikan bahwa sinergi antara perusahaan besar dan petani rakyat adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah perkebunan, terutama di wilayah Garut bagian selatan.

Baca Juga: Benarkah Pohon Sawit Bisa Jadi Resapan Air?

Harapan Pemerintah

Pemkab Garut berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan kewajiban perusahaan ini secara berkala. Dengan adanya transparansi dan komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan konflik agraria dapat diminimalisir dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan oleh semua pihak.

"Perusahaan harus menjadi bagian dari solusi atas tantangan pembangunan di wilayahnya masing-masing," tegas pihak Pemkab Garut.