Dugaan Pemotongan Dana PIP di Garut: Ancaman Serius bagi Akses Pendidikan Anak Bangsa

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kabupaten Garut justru dihadapkan pada persoalan serius: Dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan tersebut. Program yang seharusnya menjadi jembatan bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap mengenyam pendidikan, kini tercoreng oleh ulah pihak tak bertanggung jawab.

Praktik pemotongan dana PIP Aspirasi atau varian bantuan yang diajukan melalui aspirasi anggota legislatif, diduga telah berlangsung dan menyasar sekolah-sekolah di Garut. Beberapa kepala sekolah menyatakan keresahannya atas pemotongan yang bahkan disebut mencapai 50 persen dari total bantuan yang diterima siswa. Parahnya, para kepala sekolah ini kerap menjadi sasaran tuduhan, meski mereka sebenarnya berada dalam posisi tertekan akibat praktik yang dijalankan oleh pihak pengusung bantuan.

PIP sejatinya ditujukan untuk meringankan beban ekonomi orang tua dalam hal biaya pendidikan anak, termasuk pembelian perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, hingga kebutuhan lainnya. Namun, ketika dana tersebut tidak utuh diterima oleh siswa yang berhak, tujuan program pun menjadi bias, dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pendidikan ikut tercoreng.

Pemerintah Kabupaten Garut menanggapi laporan ini dengan serius. Upaya penegakan hukum didorong untuk segera dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat mendapatkan konsekuensi tegas. Pemkab pun menyadari bahwa selain berfungsi sebagai bantuan pendidikan, PIP juga merupakan alat penting untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di wilayah tersebut, khususnya di jenjang SMP.

Baca Juga: Waduh! Kata Bank Dunia, Indonesia Jadi Negara Termiskin ke-2 Dunia Setelah ZImbabwehttps://infogarut.id/waduh-kata-bank-dunia-indonesia-jadi-negara-termiskin-ke-2-dunia-setelah-zimbabwe

Selain penanganan hukum, berbagai pihak juga mendorong media dan masyarakat sipil untuk terus mengawal kasus ini. Sorotan publik diyakini dapat menjadi tekanan moral bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan program sosial ini demi kepentingan pribadi.

Di tengah situasi ini, Pemkab Garut juga tengah berupaya mendapatkan tambahan kuota PIP demi memperluas jangkauan bantuan bagi siswa yang belum terakomodasi. Dukungan dari anggota Komisi X DPR RI turut memperkuat langkah tersebut, dengan penegasan bahwa pemotongan dalam bentuk apa pun tidak boleh terjadi.

Kasus dugaan pemotongan PIP di Garut menjadi cermin bahwa sistem yang baik sekalipun tetap memerlukan pengawasan ketat. Ketika dana pendidikan dipolitisasi atau dimanfaatkan secara tidak etis, maka generasi penerus bangsa lah yang menjadi korban paling besar. Ke depan, sinergi antara pemerintah, penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga integritas program-program pendidikan yang menyasar rakyat kecil.