Kekebalan Komunal Covid-19 Jawa Barat Berpotensi Tidak Tercapai Akhir Tahun 2021

Kekebalan Komunal atau herd immunity dalam upaya pengendalian Pamdemi Covid-19 secara keseluruhan Jawa Barat berpotensi tidak tercapai pada akhir tahun 2021. Hal ini lantaran terjadinya penurunan kecepatan vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah menjelang akhir tahun 2021.

Melansir dari Jabarantaranews, Ketua Divisi Vaksinasi Satgas Covid-19 Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan menjelang akhir tahun terjadi penurunan kecepatan vaksinasi di sejumlah daerah. Dedi menjelaskan kecepatan harian vaksinasi Jawa Barat menurun dari 464.000 dosis vaksin per hari, kini turun menjadi 160.000 hingga 200.000 dosis perharinya.

Meski demikian, kecepatan vaksinasi Jawa Barat yang turun angka raihan tersebut masih terbilang tinggi dari provinsi lainnya.

"Bukan karena vaksin kurang. Vaksin di Jabar banyak, bahkan surplus dua juta. Kita tidak kekurangan. Dan ini masih paling tinggi, kita 162 (ribu dosis per hari) dibandingkan Jawa Timur hanya 140 (ribu), Jateng 130 (ribu). Bahkan DKI hanya 25 ribu dosis per hari," katanya (9/12).

Terdapat beberapa paktor yang jadi penghambat kecepatan vaksinasi Jawa Barat, seperti sudah sulitnya mencari orang yang mau melakukan vaksinasi. Kemudian banyaknya lansia serta masyarakat desa yang tidak memiliki KTP, ikut menghambat kecepatan Vaksinasi sehingga petugas seperti puskemas menolaknya.

“Faktor kedua, banyak teman lansia dan di desa, dia tidak memiliki KTP. Dan pada saat mau dilakukan vaksin, puskemas menolak jika tidak ada NIK," katanya.

Dedi mengaku, pihaknya sudah mengajukan agar menggelar rapat khusus antara dinas sosial dan dinas pencatatan sipil untuk mengkaji kendala tersebut.

"Saya minta nanti, kalau road show bareng ke salah satu titik. Pada orang itu mau divaksin tapi tidak punya NIK, ya bikin saja NIK-nya, pembuatan KTP sekaligus dengan vaksin. Karena puskemas menolak jika tidak memiliki NIK. Karena bagaimanapun melakukan vaksin tidak akan masuk data jika tidak memiliki NIK," katanya.

Upaya lainnya, lanjut Dedi Supandi menjelaskan, pihaknya mewacanakan agar masyarakat yang hendak menerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 harus memiliki kartu vaksin.