Menjelang Pilkada 2024, Jawa Barat Duduki Peringkat Pertama Ujaran Kebencian di Media Sosial

Pilkada 2024 semakin dekat, dan masyarakat Indonesia akan segera menyaksikan pemilihan kepala daerah secara serentak. Saat ini, debat antarcalon kepala daerah tengah berlangsung, namun di balik gegap gempita tersebut, ada fenomena yang mengkhawatirkan ujaran kebencian yang terus berkembang pesat di dunia maya, terutama di platform TikTok.

Dilansir dari bandungbergerak.id, menurut riset yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH), konten-konten yang berkaitan dengan Pilkada di TikTok banyak yang mengandung ujaran kebencian. Dari video dan komentar yang dikumpulkan di lima provinsi, 18,15 persen di antaranya mengandung pesan kebencian yang jelas. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Jawa Barat, diikuti oleh Maluku Utara, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.

Ika Idris, Co-director MDDRH, menjelaskan bahwa ujaran kebencian ini bervariasi bergantung pada wilayahnya. Di Aceh, misalnya, konten yang mengandung kebencian diarahkan kepada pengungsi Rohingya. Beberapa komentar bahkan melontarkan tuduhan keji terhadap salah satu kandidat yang dikaitkan dengan membawa Rohingya ke Aceh, dengan sebutan yang sangat merendahkan.

Sementara itu, di Maluku Utara, ujaran kebencian yang muncul terkait dengan isu investasi asing, khususnya yang berkaitan dengan perusahaan asal China. Maraknya industri pertambangan nikel di provinsi ini menambah ketegangan di kalangan masyarakat yang merasa resah dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pilkada pun, dalam beberapa kasus, dijadikan ajang untuk melampiaskan ketidakpuasan ini.

Salah satu pola yang paling mengkhawatirkan adalah masih kuatnya ujaran kebencian yang berbau agama. Jawa Barat, yang menduduki peringkat pertama dalam temuan ujaran kebencian, menjadi bukti nyata bahwa sentimen keagamaan yang bermula dari Pilpres 2019 masih berlanjut hingga Pilkada 2024.

Ika Idris menilai, alasan di balik kuatnya isu agama di Jawa Barat adalah ketegangan politik di dalam partai-partai berbasis Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebelumnya berencana mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur tetapi akhirnya berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Jadi ujaran kebencian terkait isu agama di Jawa Barat ini memang kental sekali,” tegasnya.

Fenomena ujaran kebencian dengan nuansa keagamaan juga tak hanya terjadi di Jawa Barat, namun juga di provinsi lain seperti Maluku Utara dan Aceh, di mana konten yang berhubungan dengan Islam, Kristen, atau Katolik kerap kali menyulut sentimen negatif antar kelompok masyarakat.