Netizen: Anggota DPR Harus Memiliki Gelar S2 dan Skor TOEFL Minimal 500

Perdebatan soal syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali ramai dibicarakan di media sosial, khususnya di platform Thread.

Banyak warganet yang mengusulkan agar calon pejabat publik memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi, minimal bergelar S2, serta memiliki skor TOEFL minimal 500. Selain itu, mereka juga menilai kemampuan public speaking yang baik perlu menjadi salah satu syarat.

Namun, pandangan ini memicu pro dan kontra. Ada yang mendukung bahkan menambahkan syarat lulusan dari universitas ternama, tetapi sebagian lainnya menilai hal tersebut berpotensi diskriminatif.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, dalam wawancaranya yang dilansir dari Kompas, menilai syarat akademis seperti S2 atau TOEFL sebenarnya tidak relevan dengan konsep keterwakilan politik. Ia menegaskan bahwa demokrasi pada dasarnya berlandaskan representasi rakyat, bukan sekadar latar belakang pendidikan.

Baca Juga: Tragedi Affan Kurniawan, Driver Ojol Muda yang Jadi Korban Rantis Brimob

Menurut Nur, memang penting ada standar minimal, tetapi yang lebih utama adalah kapasitas dan integritas seorang wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi publik. Ia memberi contoh tokoh dunia seperti Ronald Reagan, yang mampu memimpin tanpa latar akademis tinggi.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan utama justru terletak pada kualitas pemilih serta peran partai politik dalam mengusung calon. Masyarakat yang cerdas dan kritis diharapkan bisa menjadi penentu kualitas DPR, misalnya dengan tidak lagi memilih kandidat yang terbukti bermasalah pada pemilu berikutnya.

Intinya: Demokrasi Butuh Keseimbangan

Dari sudut pandang masyarakat, persoalan ini tidak hanya soal “analogi pendidikan tinggi,” melainkan bagaimana demokrasi bisa tetap inklusif namun berkualitas. Peningkatan standar memang penting, tetapi sebaiknya tidak mengesampingkan representasi sosial dan kondisi rakyat kecil.

Masyarakat berharap partai politik lebih bijak dalam menyeleksi kandidat, dan pemilih memiliki wawasan lebih luas, agar demokrasi tetap berfungsi sebagai penjembatan antara wakil dan rakyat yang sebenarnya.