Pengeluaran Pemkab Garut Bengkak, Jelang Pemilu dan Adanya Ribuan PPPK Baru

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut membengkak jelang Pemilihan Umum (Pemilu), serta adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengeluaran Pemkab Garut yang terkuras itu, membuat struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terpukul.

Terkait hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawa angkat Bicara atas pengeluaran pemerintahannya yang membengkak itu.

Kepada awak media, Rabu (5/4), Rudy menjelaskan jika masuknya anggaran PPPK sebesar Rp600 miliar, diambil dari suntikan Dana Alokasi Umum (DAU).

Padahal, selama ini suntikan anggaran DAU itu digunakan untuk menggaji ASN dan pegawai lainnya, termasuk sumber utama dalam menggerakan pembangunan.

Adapun DAU yang diterima senilai Rp1,7 triliun tersebut, kini digunakan untuk gaji pegawai.

"DAU yang kita terima itu nilainya Rp1,7 triliun, dari jumlah tersebut ada Rp800 miliar yang bisa digunakan untuk pembangunan, tapi sekarang harus membayar gaji pegawai," papar dia.

Dengan masuknya pos anggaran penggajian PPPK, membuat keuangan Pemda Garut terkuras.

Akibatnya, program pembangunan Pemda Garut di luar tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni PUPR, Disdik, dan Dinas Kesehatan diprediksi akan terganggu.***