Perombakan Birokrasi Garut: Bupati Lantik 88 Pejabat dan Soroti Akurasi Data Bansos

GARUT, infogarut.id – Mengawali tahun 2026, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 88 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Acara yang berlangsung khidmat di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, pada Selasa (6/1/2026) ini menjadi momentum penting bagi penguatan birokrasi di Kota Intan.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 69 PNS dalam Jabatan Struktural dan 19 PNS dalam Jabatan Fungsional. Di antara nama-nama yang dilantik, terdapat tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang menempati posisi strategis, yakni:

• Ir. Beni Yoga Gunasantika, M.P. sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

• drh. Dyah Savitri, M.A. sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

• Agus Kurniawan, S.Si., M.E. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Juga: Tak Kantongi Izin Lengkap, Tiga Lokasi Tambang Galian C di Garut Resmi Dihentikan Operasionalnya

Dalam arahannya, Bupati Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah nyata dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan adalah agenda yang tidak bisa ditawar lagi.

"Tuntutan reformasi birokrasi hari-hari ini sering disuarakan, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Garut," ujar Bupati Syakur.

Beliau menjelaskan bahwa kebijakan mutasi dan rotasi kali ini didasarkan pada manajemen talenta dan kompetensi untuk memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat.

Fokus pada Akurasi Data dan Keluhan Bansos

Perbesar +

Satu hal yang menjadi sorotan utama Bupati adalah masalah akurasi data pelayanan publik. Syakur memberikan instruksi khusus kepada pimpinan wilayah, seperti Camat dan Lurah, serta Disdukcapil untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, terutama mengenai bantuan sosial (bansos) yang sering dinilai tidak tepat sasaran.

"Camat dan Lurah harus cepat cari informasi dan solusi jika ada masalah di lapangan," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati berencana mendatangi Kementerian Sosial RI pekan depan guna mengoordinasikan integrasi data kemiskinan (Desil 1-5) agar lebih valid dan efektif di masa depan.

Baca Juga: Garut Masuk Daftar Daerah dengan Lahan Sawit di Jawa Barat

Penyegaran di Tingkat Wilayah

Perbesar +

Selain jabatan kepala dinas, pelantikan ini juga mencakup pergantian kepemimpinan di beberapa kecamatan dan kelurahan, di antaranya:

• Agus Saepudin, S.Sos. sebagai Camat Kersamanah.

• Iis Rahmawati, S.STP., M.Ak. sebagai Camat Cibiuk.

• Prayudi Yanuar Arif, S.STP., M.Si. sebagai Camat Sukaresmi.

• Serta sejumlah Lurah di wilayah Karangpawitan, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, dan Garut Kota.

Melalui penyegaran organisasi ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap dapat melahirkan aparatur birokrasi yang tangguh, responsif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat di era digital.