Aksi Demo Nakes Honorer di Garut Minta Keadilan Soal Kuota PPPK

Aksi Demo Nakes Honorer di Garut Minta Keadilan Soal Kuota PPPK

Ratusan Tenaga Kesehatan berstatus honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (tenaga kesehatan) dan Non Nakes (FKHN) Garut menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Garut, Kamis (23/6/2022). 

Dalam aksinya, mereka meminta agar pemerintah menambah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan.

Seperti dikutip dari Tribunjabar.id, Pemkab Garut hanya mengajukan 1.200 formasi PPPK tenaga kesehatan, sedangkan jumlah total dalam Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) tercatat ada 2.064 orang.

"Kami menginginkan Pemkab Garut mengusulkan semua nakes yang terdaftar di SISDMK. Kami juga meminta pemkab memprioritaskan nakes dan non-nakes di Puskesmas yang selama ini mengabdi," ujar Koordinator aksi Emul Mulyana.

Ia menyebutkan terdapat sejumlah tuntutan yang dilontarkan ke Pemkab Garut.

Pertama, meminta pemerintah daerah menambah kuota ASN untuk nakes dan non nakes sesuai dengan data yang ada dalam SISDMK (Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan) yang ada di Kementerian Kesehatan. 

Kedua, meminta pemerintah daerah tidak melakukan perekrutan PPPK dan CPNS dari jalur umum sebelum semua tenaga honorer yang mengabdi di Puskesmas diangkat menjadi ASN. 

Ketiga, meminta agar pemerintah daerah menutup formasi tenaga kesehatan dari swasta dan dari luar Garut.

"Padahal jelas disampaikan Kemenkes jika yang berhak mengikuti rekrutmen PPPK ialah semua Nakes yang terdaftar di SISDMK yang jumlahnya 2000 lebih se-kabupaten Garut. Sedangkan yang diajukan (pemkab Garut) hanya sekitar setengahnya," ucap Emul.

Menurutnya, nakes yang selama ini bekerja di puskesmas sudah seharusnya menjadi prioritas lantaran pengabdian mereka selama ini sudah terbukti.

Emul menyampaikan, nakes sudah melakukan audiensi bersama DPRD Garut juga sekretaris pemerintah Kabupaten Garut.

Hasil dari audiensi, kata dia, diantaranya Pemkab dan DPRD Kabupaten Garut akan bersama-sama melakukan upaya audiensi ke Kementerian Kesehatan RI.


Baca lainnya

0 Komentar :

Anda belum bisa berkomentar, Harap masuk terlebih dahulu.