BBM Naik, Driver Ojol di Garut Gelar Aksi Tuntut Potongan Aplikator Diturunkan

Sejumlah driver ojek online dari berbagai aplikasi yang biasa beroperasi di Garut, menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Kamis (8/9/2022).

Mereka menyuarakan aspirasinya Bundaran Simpang lima, kemudian melanjutkan aksi ke Dedung DPRD Garut untuk menemui anggota dewan.

Dalam aksi tersebut, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman turut hadir, dan menerima audiensi dari Aliansi Driver Online Bersatu (ADOGB) terkait penolakan kenaikan BBM.

Helmi menyebutkan, ada beberapa tuntutan yang dilontarkan dalam audiensi, di antaranya terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan pengadaan subsidi atau bantuan bagi para pengemudi ojek online.

Kemudian meminta pihak pemerintah untuk menaikkan tarif ojol, serta meminta pihak aplikator untuk mengurangi potongan biaya lain-lain.

"Disepakati bahwa DPRD beserta Pemerintah Daerah akan melakukan langkah-langkah secara konkrit terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Driver Online Garut Bersatu tersebut," tulisnya di Instagram pribadinya @kanghelmi_budiman.

Helmi juga menegaskan, bahwa pihaknya menolak kenaikan BBM, pihak DPRD Garut pun sudah mengirim surat ke pemerintah pusat terkait aspirasi masyarakat tersebut.

Helmi menambahkan, terkait tuntutan mengenai subsidi atau bantuan untuk ojol, bahwa pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, telah menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan dana sekitar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial bagi masyarakat.

"Dua persen ini kalau diuangkan dari DTU (atau) Dana Transfer Umum itu 12 setengah miliar, ya memang sebenarnya berat juga kita, makanya kita kemarin juga pak bupati juga kita rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dari mana uang Rp12,5 miliar, kan kita sedang berjalan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," katanya.

"Kami mengambil dari dana yang memang bisa kita alihkan ya, alihkan 12 setengah miliar ini dan ini sudah kami lakukan beberapa kali rapat yang harus segera dilaporkan (datanya) tanggal 15 (September)," sambung Wabup Garut.

Helmi menjelaskan, untuk penyaluran bantuan tersebut saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan penerima bantuan, khususnya pendataan pengemudi ojol.

"Insya Allah Oktober itu sudah bisa running sekarangkan (masih) pembahasan perubahan, yang jelas di perubahan pasti masuk aja, 1 Oktober itu mudah-mudahan bisa di cairkan bahkan kalau misalkan memungkinkan diaturannya, sekarang-sekarang kemudian juga by name by address sudah lengkap itu kan bisa kita keluarkan karena uangnya," jelasnya.

Kemudian untuk mengantisipasi data ganda, Pemkab Garut akan melakukan verifikasi data melalui dinas sosial, agar tidak terjadi penerima bantuan yang double.