Garut Menuju 98% Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan, Pemkab Jalin Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam langkah strategisnya, Pemkab Garut resmi menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang berlangsung di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kamis (20/3/2025).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). Targetnya, pada akhir 2025, sebanyak 98% masyarakat Garut telah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

“Kami berharap, dengan kerja sama ini, layanan kesehatan bagi masyarakat dapat semakin optimal dan merata. Mohon dukungan semua pihak agar proses ini berjalan sesuai ketentuan, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga bisa maksimal,” ujar Syakur seusai penandatanganan.

Strategi Mewujudkan UHC di Garut

Deputi Direksi Wilayah V Jawa Barat BPJS Kesehatan, Siswandi, menjelaskan bahwa pencapaian UHC di Kabupaten Garut tidak hanya bergantung pada jumlah kepesertaan BPJS, tetapi juga tingkat keaktifan peserta yang harus mencapai minimal 89%.

Untuk itu, BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan berbagai program, termasuk Pesisir dan Srikandi, guna menjangkau warga desa yang belum memiliki jaminan kesehatan. Selain itu, pihaknya akan mencari sumber pendanaan tambahan, termasuk dari filantropi, guna mendukung biaya kepesertaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami siap mendukung Pemkab Garut dalam mencari solusi pendanaan agar semakin banyak warga yang terlindungi oleh BPJS Kesehatan,” kata Siswandi.

RSUD Malangbong Mulai Layani Pasien BPJS pada April 2025

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, mengungkapkan bahwa saat ini tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Garut masih berada di kisaran 65-70%. Oleh karena itu, berbagai strategi akan diterapkan untuk meningkatkan angka tersebut hingga 98-99% dalam beberapa tahun ke depan.

Sebagai langkah nyata dalam memperluas akses layanan kesehatan, Pemkab Garut juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan RSUD Malangbong. Rumah sakit ini dijadwalkan mulai menerima pasien BPJS Kesehatan pada 1 April 2025.

“Saat ini masih dalam tahap pemenuhan administrasi. Mudah-mudahan, pada 1 April nanti, RSUD Malangbong sudah bisa beroperasi penuh melayani pasien BPJS,” ujar dr. Leli.

RSUD Malangbong akan menyediakan berbagai layanan medis, termasuk operasi, rontgen, laboratorium, ICU, serta poli penyakit dalam, poli anak, poli bedah, poli gigi, dan poli paru.

Ajakan bagi Masyarakat dan Perusahaan

Dr. Leli juga mengimbau masyarakat yang mampu untuk segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan agar memperoleh jaminan layanan kesehatan. Selain itu, ia berharap perusahaan-perusahaan di Garut turut berkontribusi dengan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka guna membantu warga kurang mampu menjadi peserta BPJS.

“Semoga dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, kita bisa mempercepat pencapaian UHC di Garut,” tandasnya.

Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Garut semakin dekat untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya.