Ketua Komisi B DPRD Garut Dorong Regulasi Kuat Demi Resiliensi Pangan Daerah

Halaqah Ketahanan Pangan yang digelar pada Senin (18/8/2025) di MTs Muhammadiyah Bojong, Margacinta, Leuwigoong, Garut, menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran kolektif menuju kemandirian pangan daerah.

Acara yang merupakan bagian dari Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset STAI Al Musaddadiyah ini menyoroti urgensi edukasi, literasi pangan, serta ecoliterasi sejak dini, agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran ekologis sekaligus kemandirian pangan berakar pada kearifan lokal.

Sorotan utama dalam forum tersebut datang dari Ketua Komisi B DPRD Garut, Suprih Rozikin, SH., MH. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya wacana akademik, melainkan harus ditopang oleh regulasi yang jelas dan kepastian hukum yang kuat.

“Kita tidak bisa lagi berhenti pada diskusi. Hasil kajian harus dilanjutkan menjadi rekomendasi konkret, inovasi nyata, dan dasar penyusunan regulasi. Tanpa kepastian hukum, tata kelola pangan kita akan rapuh,” tegas Pak Suprih.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan pilar ketahanan pangan yang dirumuskan secara nasional. ketersediaan, keterjangkauan, kemanfaatan, dan stabilitas pangan, dalam memperkuat visi Garut Hebat. Menurutnya, tata kelola lahan konservasi produktif adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan pangan di tengah ancaman krisis iklim, energi, dan air.

Teknologi dan Kolaborasi Pentahelix

Selain itu, forum ini juga memperkenalkan inovasi berupa Dashboard Desa, sebuah instrumen pemetaan pangan berbasis data realtime yang dikembangkan oleh pemerhati pembangunan desa, Aa Subandoyo, bersama STAI Al Musaddadiyah dan pemerintah Kecamatan Leuwigoong. Aplikasi ini diharapkan menjadi model pemantauan pangan yang adaptif, transparan, dan partisipatif untuk delapan desa di wilayah tersebut.

Pak Suprih menyambut positif inisiatif ini, namun kembali menegaskan bahwa teknologi hanya akan efektif jika dilindungi oleh aturan main yang jelas. “Ilmu dan teknologi harus berjalan beriringan dengan regulasi yang berpihak pada rakyat. Jika tidak, semua inovasi hanya akan berhenti sebagai proyek, bukan solusi jangka panjang,” ujarnya.

Dari Garut Menuju Lumbung Pangan Nasional

Halaqah ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan Garut sebagai daerah percontohan resiliensi pangan. Melalui sinergi ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi yang kuat, serta kepemimpinan lokal yang visioner, Garut diarahkan menjadi lumbung pangan nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Pak Suprih menutup pandangannya dengan pernyataan tegas: “Petani adalah garda terdepan. Tugas kita sebagai wakil rakyat adalah memastikan mereka punya lahan yang terjaga, akses yang adil, dan kepastian hukum yang melindungi. Itulah bentuk nyata kedaulatan pangan.”