KPK Menyebutkan Anggaran Dinas Luar Negeri Kabupaten Garut Lebih Besar Daripada Anggaran Bansos Untuk Atasi Kemiskinan

Komisi Pemberantas Korupsi menyebutkan bahwa anggaran dinas luar negeri Kabupaten Garut lebih tinggi bila dibandingkan dengan anggaran bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini dirasa tidak bijak bila melihat keadaan Garut yang masuk ke dalam urutan 5 besar kota termiskin di Jawa Barat menurut laporan BPS.

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebutkan bahwa anggaran perjalanan dinas ke luar negeri pemerintah daerah Kabupaten Garut mencapai Rp. 784 juta. Karena anggaran yang sangat besar inilah pihak KPK sempat bertanya mengenain penganggaran tersebut.

Bahkan pihak KPK juga menemukan bahwa Pemkab Garut tidak menganggarkan bantu sosial untuk mengatasi kemisikinan warga Garut yang sudah berada di tingkat ekstrem. Selain itu, KPK menemukan kejanggalan dalam rencana penggunaan APBD Pemkab Garut terutama mengenai dana bansos pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan laporan yang didapatkan kebanyakan dana APBD digunakan untuk belanja kebutuhan kantor. KPK menemukan data APBD Garut yang menuliskan rincian-rincian anggaran seperti kebutuhan rapat Rp. 1,6 miliar, belanja jasa Rp. 8,6 miliar, honorium Rp. 2,2 miliar, perlengkapan kantor Rp. 1,7 miliar dan dinas luar negeri sebesar Rp. 784. Sementara anggaran untuk bansos individu dalam usaha melawan kemiskinan tidak tertuliskan di dalamnya.