Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh Rp113 Triliun, Berencana Bayar Pakai Uang Rampasan Koruptor

Infogarut.id- Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan tegas terkait polemik utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas seluruh beban utang proyek tersebut dan mencanangkan solusi unik: membayar menggunakan uang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik dan perdebatan di kalangan ekonom mengenai besaran utang Whoosh yang ditaksir mencapai sekitar Rp113 triliun. Utang ini sebelumnya menjadi polemik karena dikhawatirkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Menimbang Kembali, Apakah Mantan Napi Korupsi Layak Mendapatkan Bintang Mahaputera?

Tanggung Jawab Negara dan Dana Anti-Korupsi

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo meminta semua pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pengelola, untuk tidak khawatir.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya!" tegas Prabowo, seperti dikutip dari laporan media nasional (4/11).

Prabowo menekankan bahwa Whoosh harus dipandang sebagai sarana transportasi publik dan wujud kehadiran negara, sehingga manfaat untuk rakyat lebih utama daripada sekadar hitungan untung-rugi.

Lalu, dari mana sumber dana tersebut? Prabowo dengan lugas menyebut bahwa uang rakyat harus dikembalikan kepada pelayanan untuk rakyat, dan upaya pencegahan kebocoran serta pemberantasan korupsi menjadi kuncinya.

"Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya, kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," jelasnya.

Rencana penggunaan harta sitaan koruptor ini dipersepsikan sebagai langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah fiskal tanpa harus mengandalkan APBN secara langsung, sekaligus menegaskan komitmen pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Siapa Pewaris Takhta Keraton Solo? Mengenal 7 Keturunan Pakubuwono XIII dari Tiga Kali Pernikahan

Sinyal Politik dan Reaksi Publik

Para ekonom dan analis menilai pernyataan Prabowo ini merupakan sinyal politik yang dirancang untuk menjaga stabilitas persepsi publik dan kepercayaan investor terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut analisis, ini adalah pesan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis menjadi simbol kegagalan, namun juga tidak akan tergesa-gesa mengonversi utang komersial menjadi beban APBN.

Namun, rencana ini juga menuai tanggapan pedas dari beberapa pegiat media sosial. Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, misalnya, menyoroti utang Whoosh yang merupakan kebijakan di era pemerintahan sebelumnya.

Dokter Tifa melalui media sosial mengingatkan agar pihak yang ia sebut sebagai 'Bos Termul' (merujuk pada Presiden Joko Widodo) tidak terlalu senang dengan rencana Prabowo, mengingat utang proyek tersebut berasal dari era kepemimpinannya.

Terlepas dari perdebatan ini, para ahli menyarankan agar pembayaran cicilan utang Whoosh idealnya ditutup menggunakan sumber internal BUMN atau entitas pengelola (Danantara), dengan intervensi APBN hanya bersifat terbatas dan bersyarat untuk menghindari risiko moral hazard jangka panjang.

Komitmen Presiden Prabowo untuk menanggung utang Whoosh dengan dana hasil pemberantasan korupsi ini menjadi langkah politik dan fiskal yang menarik, menunjukkan fokus pemerintah pada penyehatan fiskal melalui penegakan hukum.