Tenaga Honorer Dihapus, Bupati Garut: Butuh Rp300 Miliar Jika Dialihkan ke PPPK

Pemerintah Kabupaten Garut mulai mencari solusi terkait nasib para tenaga honorer menyusul rencana pemerintah pusat yang akan menghapus honorer pada 2023. 

Bupati Garut Rudy Gunawan menyebutkan, jika semua tenaga honorer di Garut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maka pihaknya harus menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar.

Ia menilai, wacana terkait penghapusan tenaga honorer ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius.

"ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena apapun dan bagaimanapun jumlahnya ini sangat signifikan," ujarnya.

Rudy menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan, pemerintah pusat tidak akan menambah jumlah anggaran. Hal itu akan menjadi beban baru bagi daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera membuat kebijakan anggaran dengan mengajukan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS). 

"Harus dibuat dalam bentuk komitmen dahulu sebelum mengajukan KUAPPAS, karena ini berpengaruh besar hampir dengan 300 miliar rupiah, sehingga kemampuan fiskal kita untuk membangun sangatlah tidak memungkinkan," kata Rudy.