Apakah Zakat Fitrah Sudah Diterapkan Sejak Zaman Kolonial di Indonesia?

Zakat fitrah, sebagai kewajiban bagi umat Islam menjelang Idul Fitri, telah lama menjadi bagian integral dari praktik keagamaan di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, meskipun pemerintah kolonial tidak secara langsung mengatur atau mewajibkan pembayaran zakat fitrah, praktik ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat Muslim secara mandiri melalui komunitas dan organisasi keagamaan.

Pemerintah kolonial Belanda cenderung bersikap netral terhadap pengelolaan zakat, berusaha untuk tidak campur tangan dalam urusan keagamaan ini. Namun, kekhawatiran muncul bahwa dana zakat dapat digunakan untuk mendukung perjuangan melawan kolonialisme. Akibatnya, pengumpulan dan distribusi zakat lebih banyak ditangani oleh organisasi Islam dan tokoh masyarakat setempat.

Misalnya, pada tahun 1941, Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah Hindia Belanda dalam memberantas praktik pengeluaran zakat fitrah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan menyerahkan pengelolaannya kepada perhimpunan Islam masing-masing.

Selama periode ini, terjadi berbagai dinamika dalam pengelolaan zakat fitrah. Beberapa organisasi Islam membentuk lembaga sendiri untuk mengelola zakat, sementara ada pula penolakan terhadap pembayaran zakat melalui pemerintah kolonial atau ulama yang dianggap tidak menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak.

Misalnya, dalam pertemuan umum Sarekat Islam di Purworejo pada 15 September 1918, H. Fachruddin mengkritik pembayaran zakat fitrah melalui ulama yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan ulama itu sendiri, bukan untuk orang-orang miskin.

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan zakat fitrah mengalami perubahan signifikan dengan keterlibatan lebih aktif dari pemerintah dalam pengumpulan dan distribusinya, berbeda dengan pendekatan pada masa kolonial yang lebih bersifat netral dan tidak campur tangan.