Bupati Garut Dorong Realisasi Jalan Pamegatan–Banjarwangi, Usul Kolaborasi Pendanaan Provinsi dan Pusat

BANDUNG, INFOGARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memanfaatkan forum Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur Jawa Barat untuk mengajukan usulan strategis, yaitu percepatan pembangunan ruas jalan Pamegatan–Banjarwangi. Proyek ini didorong menjadi fokus prioritas Pemkab Garut pada tahun 2026.

Rakor tersebut berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa (30/9/2025), dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah se-Jawa Barat.

Baca Juga: Proyek Tol Getaci di Garut: 37 Desa dari 7 Kecamatan Akan Terdampak, Berikut Rinciannya

Prioritas Infrastruktur Tahun 2026

Dalam presentasinya, Bupati Syakur secara tegas memprioritaskan jalan Pamegatan–Banjarwangi sebagai salah satu proyek infrastruktur vital di Garut yang harus segera terealisasi. Ruas jalan ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas dan perekonomian lokal.

"Jalan itu membutuhkan biaya yang besar, lebih dari Rp50 miliar," ungkap Bupati.

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran, Pemkab Garut berinisiatif mengajukan skema pendanaan kolaboratif yang melibatkan tiga pihak: daerah, provinsi, dan pusat.

Baca Juga: Digadang-gadang Jadi Tol Terpanjang Indonesia, Gimana Progres Pembangunan Tol Getaci?

Skema Pendanaan Tiga Pilar

Bupati Syakur menjelaskan bahwa Pemkab Garut mengusulkan agar proses pembangunan jalan Pamegatan–Banjarwangi dibagi porsinya. Pemkab berharap sebagian pengerjaan dan pendanaan dapat ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pemkab Garut juga akan berupaya mendapatkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Keterlibatan pusat dianggap penting mengingat skala dan biaya proyek yang cukup besar, serta status jalan ini yang merupakan prioritas utama daerah.

Bupati menambahkan bahwa rencana alokasi anggaran infrastruktur yang semula tersebar, kini difokuskan secara spesifik ke jalur Pamegatan–Banjarwangi. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek strategis ini mendapatkan perhatian dan sumber daya yang memadai untuk diselesaikan tepat waktu.

Usulan ini kini menjadi pertimbangan serius di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah.