Ironi Subsidi Triliunan tapi Petani Garut Sulit Dapat Pupuk

Pemerintah pusat memberikan dukungan besar untuk pertanian lewat subsidi pupuk. Menurut Bupati Garut, alokasi subsidi pupuk mencapai Rp44,6 triliun untuk 10 komoditas utama.

Namun, meski anggaran besar, distribusi di lapangan masih menghadapi banyak kendala: Banyak petani di Garut kesulitan memperoleh pupuk subsidi yang seharusnya sangat membantu mereka dalam menekan biaya produksi.

Baca Juga: BRIN: “AI dan Blockchain Kunci Transformasi Digital”, Bagaimana Garut Harus Merespons?

Permasalahan Distribusi di Garut

Beberapa masalah utama teridentifikasi:

• Penyaluran tidak tepat sasaran: Bupati Garut menegaskan bahwa subsidi harus diterima oleh pihak yang benar-benar petani. Jika disalahgunakan, dampaknya bisa berat terhadap biaya produksi.

• Serapan rendah: Menurut Radar Garut, penyerapan pupuk subsidi di kabupaten ini baru sekitar 50%, jauh dari target ideal.

• Jatah kartu tani kurang sesuai kebutuhan: Banyak petani mengeluh bahwa alokasi kuota pupuk dalam kartu tani mereka tidak mencukupi untuk luas lahan yang dikelola.

• Keluhan stok di lapangan: Ada laporan petani yang menuduh kios resmi kekurangan stok pupuk subsidi, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal.

• Distribusi dan harga di atas HET: Dinas setempat menyebut adanya ketidakpatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), di mana pupuk subsidi dijual melebihi batas yang ditetapkan.

3. Upaya Perbaikan

Meski banyak kritik, pemerintahan Garut tidak tinggal diam. Beberapa langkah yang sudah diambil:

• Pemerintah daerah mengoptimalkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi.

• Penurunan HET pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2025, yakni:

• Urea: dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per karung 50 kg

• NPK: dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per karung 50 kg

• Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025 untuk menyederhanakan skema penebusan pupuk subsidi.

• Digitalisasi penebusan pupuk: Melalui aplikasi i-Pubers, petani terdaftar bisa menebus pupuk di titik serah seperti kios pengecer cukup dengan KTP dan uang tunai.

• Penegasan bahwa penyaluran harus diawasi agar tidak terjadi praktik curang dan penyalahgunaan subsidi.

Baca Juga: Ditegur Mendagri, Pemkab Garut Sadari Membutuhkan Pabrik Silase Mandiri

4. Tantangan Tambahan

Beberapa tantangan struktural masih perlu diatasi agar subsidi pupuk benar-benar efektif:

• Data penerima subsidi: Ada kemungkinan data petani di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) belum akurat, misalnya mencantumkan petani yang sudah tidak aktif atau bahkan meninggal, yang bisa memengaruhi kuota pupuk.

• Pengawasan distribusi: Meski ada regulasi, praktik distribusi di lapangan masih rentan penyimpangan, termasuk penjualan di atas HET atau pengalihan subsidi ke pihak yang tidak berhak.

• Perubahan iklim: Perubahan musim tanam akibat iklim berdampak pada pola penggunaan pupuk. Di Garut, misalnya, serapan pupuk subsidi sepanjang September tercatat hanya 56% dari alokasi, salah satunya dipengaruhi perubahan musim.

• Kapabilitas gapoktan: Untuk sistem distribusi yang lebih baik (misalnya melalui gapoktan), diperlukan peningkatan kapasitas gapoktan dalam manajemen stok, permodalan, dan logistik, tantangan yang tidak mudah.

5. Kesimpulan & Rekomendasi

• Ada paradoks besar: Meskipun subsidi pupuk sangat besar (triliunan), banyak petani Garut belum merasakan manfaat maksimal karena distribusi belum optimal.

• Upaya regulasi dan digitalisasi sudah berjalan, tapi efektivitas di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah.

• Untuk memperbaiki situasi, diperlukan:

1. Evaluasi data petani penerima subsidi agar alokasi kuota kartu tani adil dan proporsional.

2. Peningkatan pengawasan distribusi, mulai dari kios, PPTS, hingga gapoktan, agar tidak terjadi penyelewengan.

3. Pemberdayaan gapoktan agar mampu berfungsi sebagai saluran distribusi yang efisien dan transparan.

4. Pemantauan adaptasi iklim, dengan perubahan musim tanam, strategi penyaluran pupuk harus fleksibel sesuai kebutuhan aktual petani.

5. Sosialisasi lebih luas kepada petani bagaimana menggunakan sistem digital (i-Pubers), sehingga lebih banyak yang bisa menebus pupuk subsidi.