Microsoft Blokir Layanan Cloud dan AI untuk Militer Israel

Dalam perkembangan terbaru dunia teknologi dan tanggung jawab korporasi, Microsoft dilaporkan telah memblokir akses sebagian layanan cloud dan AI untuk unit militer Israel. 

Langkah ini muncul setelah temuan media dan audit internal yang menunjukkan potensi pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan layanan.

Pada September 2025, Microsoft mengumumkan bahwa mereka telah cease and disable atau menghentikan dan menonaktifkan beberapa langganan layanan cloud dan AI yang digunakan oleh unit tertentu di Kementerian Pertahanan Israel (IMOD). 

Berdasarkan keterangan yang Infogarut lansir dari laman Al Jazeera, tindakan tersebut dipicu oleh investigasi jurnalistik, misalnya The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call yang mengungkap bahwa Unit 8200, unit intelijen siber Israel menggunakan platform Azure milik Microsoft untuk menyimpan dan menganalisis data pengawasan massal terhadap warga Palestina, termasuk panggilan telepon dan pesan teks. 

Baca Juga: Terapkan Tips Ini Saat Berinternet Agar Terhindar dari Kejahatan Siber

Brad Smith, wakil ketua dan presiden Microsoft, menyatakan bahwa perusahaan tidak menyediakan teknologi yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil, dan pihaknya telah meninjau penggunaan tersebut berdasarkan kebijakan terms of service Microsoft. 

Menurut pernyataan Microsoft, layanan yang diblokir mencakup penyimpanan cloud (cloud storage) dan layanan AI tertentu yang berkaitan dengan analisis data, pemrosesan bahasa, dan mungkin layanan pendukung kecerdasan buatan. 

Namun, Microsoft menegaskan bahwa pemblokiran tersebut hanya terhadap sebagian langganan terkait IMOD, dan tidak menghentikan semua hubungan teknis mereka dengan militer Israel. Layanan keamanan siber (cybersecurity) dan layanan lain yang tidak terkait langsung dengan kasus pengawasan massal tetap berjalan. 

Microsoft menyebut bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan kebijakan internalnya, yang sudah lama menetapkan larangan penggunaan layanannya untuk pengawasan massal warga sipil tanpa dasar hukum yang sah. 

Baaca Juga: OpenAI Siap Rilis Chip AI Perdana Mulai Tahun 2026

Namun, Microsoft juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki visibilitas penuh terhadap bagaimana pelanggan, termasuk institusi militer yang menggunakan layanan di server atau sistem mereka sendiri. Oleh karena itu, penilaian dan audit eksternal menjadi penting untuk memverifikasi dugaan penyalahgunaan. 

Beberapa aktivis dan karyawan Microsoft menyambut keputusan ini sebagai langkah penting dalam etika teknologi. Namun sebagian menyatakan bahwa tindakan itu masih terbatas dan belum menyentuh keseluruhan kontrak Microsoft dengan militer Israel. 

Keputusan Microsoft memblokir layanan menunjukkan bahwa perusahaan teknologi besar kini menghadapi tekanan kuat untuk bertindak sesuai prinsip hak asasi manusia dan regulasi global.

Kasus ini bisa membuka preseden bagi perusahaan teknologi lainnya untuk meninjau penggunaan layanan mereka oleh institusi negara dan militer, terutama dalam konteks konflik dan pengawasan sipil.

Militer Israel dapat beralih menggunakan layanan cloud dan AI dari penyedia lain, termasuk penyedia lokal maupun dari negara dengan peraturan lebih longgar. Microsoft harus menjaga agar kebijakan blokir layanan tidak mudah dikelabui.

Untuk menjaga kredibilitas, Microsoft perlu mengungkapkan hasil audit eksternal, asalkan tidak melanggar prinsip kerahasiaan, agar publik dapat menilai apakah langkah blokir tersebut proporsional dan efektif.

Kasus ini menandai titik penting dalam hubungan antara teknologi dan kekuasaan negara. Dengan memblokir sebagian penggunaan layanan cloud dan AI yang digunakan untuk pengawasan massal, Microsoft mengambil langkah yang dilihat sebagai tindakan etis dan pencegahan penyalahgunaan, sekaligus menghadapi tantangan besar dalam mengawasi bagaimana layanan teknologi digunakan setelah diserahkan kepada pengguna.