Pemekaran Kabupaten Garut: Harapan Baru untuk Efisiensi Pembangunan Merata

Wacana pemekaran wilayah di Jawa Barat kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang paling aktif menyuarakan aspirasi ini.

Bukan sekadar gagasan dari pejabat daerah, melainkan dorongan nyata dari masyarakat dan tokoh lokal yang menilai pemekaran sebagai kebutuhan mendesak untuk kemajuan wilayah.

Baca Juga: Kemendagri Identifikasi 32 DOB untuk Dimekarkan, Apakah Garut Selatan Masuk?

Dari Aspirasi Menuju Perubahan

Dengan luas wilayah sekitar 3.065 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa (BPS, 2020), Garut menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.

Jarak antarwilayah yang jauh sering membuat pelayanan publik tidak optimal. Karena itu, warga mendorong pembentukan dua daerah otonomi baru (DOB): Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Garut Utara.

Melalui kajian akademis serta diskusi publik, banyak pihak menilai pemekaran akan mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki layanan pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah memberikan sinyal dukungan, membuka peluang lebih besar bagi realisasi rencana ini.

Garut Selatan: Fokus pada Akses dan Potensi

Kabupaten Garut Selatan diproyeksikan akan terdiri dari 15 kecamatan, antara lain Peundeuy, Cibalong, Cisewu, hingga Pameungpeuk. Kecamatan Mekarmukti direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru karena letaknya strategis serta memiliki prospek pengembangan ekonomi yang menjanjikan.

Dengan pemekaran ini, wilayah selatan Garut yang selama ini dianggap jauh dari pusat pelayanan diharapkan lebih cepat berkembang. Infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan akan lebih mudah diprioritaskan.

Garut Utara: Efisiensi Administrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, Kabupaten Garut Utara akan menaungi 11 kecamatan, di antaranya Karangtengah, Leles, Cibatu, hingga Malangbong. Kecamatan Cibiuk dipilih sebagai calon ibu kota dengan alasan aksesibilitas yang lebih mudah.

Keberadaan kabupaten baru ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi di Garut induk serta mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, potensi ekonomi wilayah utara yang cukup besar bisa lebih terfokus dalam pengembangannya.

Baca Juga: Update Terbaru DOB Garut Selatan: Presidium & Pemkab Sepakati Lokasi Ini Sebagai Ibu Kota!

Dampak Pemekaran Kabupaten Garut

Jika terealisasi, pemekaran akan memberi dampak positif, di antaranya:

• Pelayanan publik lebih dekat dan efisien, tidak lagi hanya terpusat di kota Garut.

• Pembangunan infrastruktur lebih merata, dari jalan hingga fasilitas kesehatan.

• Pertumbuhan ekonomi lokal meningkat melalui fokus anggaran pada wilayah lebih kecil.

• Pemerintahan lebih efektif karena mampu memberi solusi cepat atas kebutuhan masyarakat.

Tantangan yang Masih Mengganjal

Meski banyak keuntungan, pemekaran Garut masih menghadapi hambatan serius. Pemerintah pusat saat ini menerapkan moratorium pembentukan DOB sehingga rencana ini belum bisa dieksekusi.

Selain itu, kebutuhan anggaran besar untuk membangun kantor pemerintahan, fasilitas umum, hingga pengadaan ASN menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.

Koordinasi lintas lembaga, dari DPRD, pemerintah provinsi, hingga pusat, juga memerlukan waktu dan proses panjang. Namun, dukungan dari berbagai elemen, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat, semakin menguatkan peluang agar rencana ini tidak hanya berhenti sebagai wacana.

Menanti Keputusan Pemerintah Pusat

Pemekaran Kabupaten Garut dinilai sebagai langkah strategis menuju kemajuan Jawa Barat. Dengan adanya Kabupaten Garut Selatan dan Garut Utara, harapannya pembangunan akan berjalan lebih cepat, merata, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kini, masyarakat Garut menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium DOB. Bagi mereka, pemekaran bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan di masa depan.