Pemerintah Kabupaten Garut Anggarkan 760 Miliar Rupiah Untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Bupati Garut, Rudy Gunawan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan dana sekitar 760 miliar rupiah untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut. Namun, berdasarkan keterangan Rudy Gunawan yang diberikan pada Rabu, 30 Agustus 2023 ini menjelaskan bahwa dana yang disediakan oleh Pemkab Garut dalam mengatasi kemiskinan sebenernya adalah 1 triliun rupiah.

Penjelasan mengenai alokasi dana ini diberikan oleh Bupati Garut sebagai bentuk tanggapan dari supervisi dan mitigasi yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberentasan Korups, Pahala Naingolan mengenai anggaran yang digunakan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Bahkan Bupati Garut menyebutkan dana sebesar 1 triliun rupiah yang disiapkan oleh Pemkab Garut untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut tidaklah Cukup.

Menurut penjelas Rudy Gunawan, sebagian besar anggaran pemberatasan kemiskinan sebagiaan besar digunakan untuk mendukung program Gentra Karya , program ini merupakan sebuah program yang mengangkat satu orang dari setiap kecamatan di Kabupaten Garut untuk bekerja di Jepang. Pemerintah Kabupaten Garut memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap orang yang terpilih sebelum diberangkat kerja ke Jepang.

Selain program Gentra Karya, Bantuan Langsung Tunai atau BLT diberikan kepada petani tembakau. BLT yang diberikan kepada petani ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau senilai 10 miliar rupiah ini akan dibantu oleh Dinas Sosial untuk mengalokasikan dana-nya secara merata. Namun, Bupati menegaskan bahwa BLT untuk masyarakat desa tidak dianggarkan oleh Pemkab Garut karena BLT untuk masyarakat desa telah dialokasikan oleh masyarakat pusat.

Rudy Gunawan menekankan bahwa akuntabilitas dalam penggunaan anggaran merupajan hal yang penting sehingga ia berterima kasih kepada KPK atas analisis yang dilakukan pada pengelolaan APBD Pemkab Garut. Rudy Gunawan mengharapakan adanya supervisi langsung untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat dan trasnparan.