PII Garut Apresiasi Langkah Presiden Prabowo, Dorong Persatuan dan Sikap Kritis

Garut, 1 September 2025 — Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Garut menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam merespons dinamika nasional yang memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada Minggu (31/8), Presiden Prabowo mengumumkan sejumlah kebijakan penting, di antaranya penindakan terhadap oknum aparat yang diduga terlibat dalam kasus kematian Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang tewas saat demonstrasi di Jakarta.

Polri disebut telah menemukan unsur pidana dan akan memproses kasus tersebut bersama Kompolnas dan Komnas HAM secara transparan.

Baca Juga: "17+8 Tuntutan Rakyat" yang Menggema di Tengah Gelombang Aksi Demonstrasi

Selain itu, Presiden juga mengumumkan pencabutan tunjangan rumah bagi anggota DPR yang sebelumnya mencapai sekitar Rp50 juta per bulan. DPR juga sepakat memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri.

Tidak hanya itu, sejumlah anggota DPR yang bermasalah resmi dinonaktifkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kritik publik.

Dalam wawancaranya dengan media, Ketua PII Garut, Farell Syauqie Juliansyah, menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal positif dari pemerintah yang menunjukkan keterbukaan terhadap aspirasi rakyat.

Namun, ia mengingatkan bahwa kemarahan publik belakangan ini adalah refleksi dari kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons pejabat dalam menjalankan amanah rakyat.

Baca Juga: Soal Aksi Demonstrasi, Prabowo Sebut Harus Berizin dan Selesai Pukul 6 Sore

“Kemarahan masyarakat adalah peringatan keras sekaligus panggilan untuk perubahan. Pejabat negara harus kembali pada tugas dasarnya, yaitu melayani rakyat,” tegas Farell.

PII Garut juga mendorong agar pejabat tetap berkomitmen menjaga persatuan nasional tanpa mengabaikan sikap kritis. Menurut Farell, persatuan yang sejati hanya bisa dibangun di atas komitmen terhadap keadilan dan keberpihakan pada rakyat.

“Prinsip persatuan harus dijaga, tetapi persatuan itu tidak boleh semu. Ia harus lahir dari komitmen nyata agar bangsa ini tumbuh kuat dan dewasa dalam berdemokrasi,” pungkasnya.