Antisipasi Kasus Keracunan Program (MBG), Kemenkes Siapkan Skema Pelaporan Mirip Data COVID-19

Menyusul meningkatnya kasus keracunan yang diduga berasal dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah cepat dengan menyiapkan sistem pelaporan yang transparan dan rutin kepada publik. Sistem ini dirancang menyerupai pelaporan data kasus Coronavirus Disease (COVID-19) yang diterapkan saat masa pandemi.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pemerintah akan menstandarisasi angka dan laporan kasus keracunan MBG agar masyarakat dapat memantau perkembangannya.

"Jadi kalau teringat ini seperti teringat (saat pandemi) COVID dulu," ujar Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Makin Serius: Dua Cucu Mahfud MD Ikut Jadi Korban, Pakar Soroti Kegagalan Sistemik

Pelaporan Harian hingga Mingguan Dipertimbangkan

Budi Gunadi menambahkan bahwa data mengenai kasus keracunan ini nantinya akan diumumkan secara berkala. Kemenkes sedang mempertimbangkan frekuensi pelaporan, mulai dari pembaruan harian, mingguan, atau bulanan, mirip dengan yang pernah dilakukan pada masa pandemi COVID-19.

Data yang akan digunakan berasal dari sistem laporan keracunan pangan yang sudah terintegrasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh daerah. Data ini akan dikelola oleh dinas kesehatan di tingkat lokal dan diverifikasi secara terpusat oleh Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN), selaku penyelenggara program MBG.

Sistem pelaporan ini telah disepakati dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan BPOM.

Baca Juga: Perbedaan Alergi dan Keracunan di Tengah Maraknya Kasus MBG

Data Kasus dan Komitmen Perbaikan Program

Hingga akhir September 2025, terjadi perbedaan data mengenai jumlah korban keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat angkanya mencapai 6.452 kasus, sementara data resmi pemerintah (dari BGN, Kemenkes, dan BPOM) mencatat total korban berada di kisaran 5.000 orang sejak program MBG dimulai pada awal Januari 2025.

Melihat lonjakan kasus dalam dua bulan terakhir, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh.

"Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi," tutur Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Meskipun mendapat banyak desakan untuk menghentikan program pasca-insiden keracunan massal, pemerintah tetap kukuh melanjutkan proyek ini. Dadan menekankan bahwa program MBG sangat krusial dan ditujukan bagi anak-anak yang memerlukan intervensi gizi mendesak.

"Ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang. Jadi saya kira hak ini harus kami berikan," tutupnya, menandakan bahwa upaya pemenuhan gizi anak tetap menjadi prioritas utama.