Pemerintah Nepal Cabut Larangan Media Sosial Setelah 19 Tewas dalam Aksi Protes Anti-Korupsi

Aksi protes yang dilakukan oleh warga Nepal yang menyebabkan tewasnya 19 orang dan sempat menerapkan aturan larangan media sosial yang kini sudah dicabut.

Pemerintah Nepal secara resmi mencabut larangan penggunaan media sosial yang sempat diberlakukan setelah gelombang protes besar-besaran menentang korupsi dan krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Aksi demonstrasi yang sebagian besar diikuti oleh generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa, berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan 19 orang.

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengumumkan pada Selasa pagi bahwa pemerintah telah menghentikan pemblokiran terhadap platform media sosial yang diberlakukan sejak pekan lalu.

“Kami telah mencabut larangan terhadap media sosial. Sekarang sudah bisa diakses kembali,” ujar Gurung kepada kantor berita Reuters.

Sebelumnya, pemerintah memblokir 26 platform, termasuk WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Alasan resmi pemblokiran adalah untuk menekan penyebaran informasi palsu, penipuan, dan ujaran kebencian.

Baca Juga: Israel Serang Para Pemimpin Hamas di Doha, Qatar

Protes yang dijuluki sebagai gerakan “Gen Z” ini memuncak pada Senin, ketika ribuan orang turun ke jalan di Kathmandu dan kota-kota besar lainnya. Mereka menuntut pemerintah untuk bertindak atas praktik korupsi yang merajalela serta memperbaiki kondisi ekonomi yang memburuk. Mereka juga memprotes keras pemblokiran media sosial yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi.

Ketegangan meningkat tajam di Kathmandu ketika pengunjuk rasa mencoba menerobos kompleks Parlemen. Polisi menanggapi dengan kekuatan penuh, termasuk tembakan peluru tajam, gas air mata, peluru karet, meriam air, serta pemukulan dengan tongkat. Karena kejadian itu, terdapat 17 orang korban yang tewas di daerah Kathmandu dan dua orang lainnya juga tewas di kota Itahari.

Lebih dari 100 orang terluka di seluruh negeri, bahkan ada laporan yang menyebut jumlah korban luka mencapai 400 orang, termasuk aparat kepolisian.

Sebagai tanggapan atas tragedi tersebut, pemerintah mengumumkan akan membentuk tim investigasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban.

Perdana Menteri KP Sharma Oli menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dan menyatakan bahwa pemerintah tidak berniat membatasi akses ke media sosial secara permanen.

“Pemerintah tidak bermaksud melarang penggunaan media sosial dan akan menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaannya,” ujar Oli dalam surat resminya. Ia juga menambahkan bahwa “komite investigasi akan dibentuk untuk menyelidiki dan menganalisis aksi protes ini.”

Baca Juga: Tragedi Pangeran Dipendra: Akhir Kelam Monarki Nepal

Kerusuhan ini merupakan salah satu yang paling serius di Nepal dalam beberapa dekade terakhir.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan selama demonstrasi berlangsung.

“Kami terkejut atas insiden penembakan dan korban luka dalam protes di Nepal hari ini, dan mendesak agar dilakukan penyelidikan yang cepat dan transparan,” kata juru bicara PBB, Ravina Shamdasani.