Wacana Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Penerima Bansos Covid-19

Sebagai upaya menggenjot vansinasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan sertifikat vaksin masuk jadi syarat warganya bisa menerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Wacana ini sebagai upaya mencapai target vaksinasi tertutama di daerah pedesaan yang sulit mendapat akses vaksinasi.

Melansir dari Jabarantaranews, Kepala Divisi Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jabar, Dedi Supandi, Menjelaskan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat penerimaan Bansos Covid-19.

"Makanya saya itu akan mengusulkan ke Dinsos bikin bansos asal mau vaksinasi. Warga kemudian warga tidak punya KTP. Puskesmas nolak kalau warga tidak memiliki NIK," Ujarnya saat menjadi pembicara pada acara Sharing Session Outlook Jabar 2022, Rabu, (8/12/2021).

Menurutnya Pemprov Jabar hingga penghujung tahun 2021 ini terus menggenjot vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan biasanya target vaksinasi per hari mencapai 400 ribu dosis, namun sekarang turun menjadi kita 160 ribu.

Hal ini terjadi lantaran masih kurangnya masyarakat untuk melakukan vaksinasi hingga menyebabkan Surplus dua juta dosis. Walaupun angka vaksinasi Jabar tersebut masih tertinggi dari provinsi lain di Indonesia.

"Vaksin kita surplus dua juta dosis. Karena kita kekurangan target atau orang yang mau vaksinasi," ujar Dedi.

Kemudian Penyebab lain warga Jabar kesulitan melakukan vaksinasi karena di daerah tertentu banyak yang tak punya KTP sebagai syarat vaksinasi. Sehingga menyebababkan Tim Vaksinasi terkendala input data jika tidak ada KTP.

"Dan puskesmas pun menolak warga yang mau vaksinasi kalau tidak ada KTP. Karena, Puskesmas juga percuma kalau memvaksin tak ada NIK nya. Termasuk Lansia, gak divaksin padahal mereka ingin vaksin tapi tak punya NIK juga," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Dedi, pihaknya mewacanakan penggunaan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat bagi warga agar bisa menerima Bansos.

"Nanti syarat warga bisa menerima bansos kalau menunjukkin kartu vaksin," katanya.