Pemerintah Kabupaten Garut Minta Penanganan Cepat Pasca Keracunan Makanan Bergizi Gratis

GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bergerak cepat menyikapi insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Kadungora, Garut, pasca mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pemkab meminta semua pihak terkait untuk segera berkoordinasi dan mencari solusi agar musibah serupa tidak terulang di masa depan.

"Ini musibah yang kita tidak inginkan, dan saya yakin Bapak/Ibu yang hadir dalam kegiatan ini untuk mencari solusi bahwa ke depan agar tidak terjadi lagi," ujar Plh. Bupati Garut, Abdusy Sakur Amin, pada Minggu (28/9/2025) di Garut.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesigapan berbagai pihak dalam menangani korban keracunan dan meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi peristiwa ini. Menurutnya, program MBG selama ini telah memberikan banyak manfaat positif bagi warga Garut.

Baca Juga: Dapur Program MBG di Garut Ditutup Sementara Pasca Insiden Keracunan Massal

Dugaan Penyebab: Keterlambatan Distribusi Makanan

Di lain pihak, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Garut, Salsa, turut memberikan penjelasan terkait insiden tersebut. Dalam laporannya, ia menyebutkan saat ini sudah ada 80 SPPG (Sentra Pangan Pelayanan Garut, red.) yang beroperasi di wilayah Garut.

Salsa mengonfirmasi bahwa insiden keracunan itu menimpa sekitar 30 siswa SD dan MA di Kecamatan Kadungora. Ia menduga kuat bahwa keracunan ini dipicu oleh keterlambatan pembagian MBG.

"Dijadwalkan pukul 9, tetapi ada kekurangan nasi jadi kami memasak nasi terlebih dahulu, jadi si ayam yang seharusnya berangkat semula pukul 9 itu jadi ngaret pukul 10/11," jelas Salsa.

Keterlambatan distribusi yang mencapai 1 hingga 2 jam ini diduga menyebabkan makanan, khususnya lauk pauk, melewati batas waktu aman untuk dikonsumsi, sehingga memicu insiden keracunan massal.

Pemkab Garut kini fokus pada upaya penanganan korban dan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) distribusi MBG untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terulangnya kejadian yang merugikan masyarakat ini.