Gebrakan-gebrakan KDM Sejak Dilantik Jadi Gubernur Jabar Per 20 Februari 2025

Sejak KDM menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat tahun 2025-2030, KDM telah membuat sejumlah kebijakan yang menjadi viral. Simak daftar lengkapnya pada ulasan berikut.

Masa kepemimpinan Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030 menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sejumlah kebijakan dan pernyataan yang ia keluarkan menuai kontroversi serta perdebatan di ruang publik.

Dilantik pada 20 Februari 2025, KDM langsung tancap gas di hari pertamanya menjabat. Salah satu langkah pertamanya yang mengundang sorotan adalah menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok karena terkait dengan pelaksanaan kegiatan study tour.

Tindakan tersebut menjadi salah satu dari berbagai keputusan Dedi yang ramai diperbincangkan, terutama di media sosial, dan menunjukkan gaya kepemimpinannya yang tegas namun tak luput dari kritik.

Pro-Kontra Gebrakan KDM: Dari Barak hingga Vasektomi

Sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Berikut adalah beberapa kebijakan Dedi Mulyadi yang menuai pro dan kontra:

1. Larangan Study Tour Bagi Siswa

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai polemik publik, salah satunya terkait larangan study tour.

Di hari pertama menjabat (20/2/2025), KDM langsung menonaktifkan Kepsek SMAN 6 Depok sebagai bagian dari larangan study tour ke luar provinsi yang dinilainya membebani orang tua murid dan memicu pinjaman online.

Meski kontroversial, larangan serupa sebenarnya telah dikeluarkan lebih dulu oleh Pj Gubernur Bey Machmudin lewat SE Nomor 64/PK.01/Kesra, menyusul kecelakaan bus siswa SMK Lingga Kencana di Subang (11/5/2024).

Isu ini menjadi salah satu kebijakan awal KDM yang ramai diperbincangkan dan memecah opini publik.

2. Pembongkaran Tempat Wisata di Kawasan Puncak Bogor

KDM menindak tegas tempat wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor yang dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir di Jabodetabek. Walaupun tempat wisata tersebut sudah memiliki izin resmi, Gubernur KDM tetap melakukan pembongkaran. Hingga kebijakan ini pun menuai kritik dari Menteri Pariwisata, pengacara Toni RM, juga sejumlah pengamat. 

Baca Juga: Tak Main-main! Dedi Mulyadi Janjikan Kompensasi Rp50 Juta untuk Anak-anak Korban Ledakan Amunisi di Garut

3. Vasektomi jadi Syarat Penerima Bansos

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kembali membuat heboh dengan usul “vasektomi jadi syarat menerima bantuan sosial”.

Menurutnya, ini bagian dari dukungan terhadap program Keluarga Berencana (KB) dan upaya membagi peran kontrasepsi secara adil.

KDM menyebut, kebijakan serupa pernah ia terapkan sebelumnya dan terbukti efektif. Ia ingin mendorong laki-laki ikut ambil bagian, tak hanya membebankan kontrasepsi pada perempuan.

“Ini soal tanggung jawab bersama dalam mengendalikan jumlah penduduk,” ujarnya.

4. Pemberian Uang Kompensasi kepada Pengemudi

Untuk mengurai kemacetan yang ketika mudik Lebaran 2025, KDM menertibkan operasional angkutan umum dan delman. Sebagai gantinya, ia pun memberikan uang kompensasi kepada para sopir dan kusir yang tidak beroperasi selama musim mudik.

Akan tetapi, distribusi uang kompensasi ini sempat memicu konflik karena adanya pemotongan oleh oknum.

5. Sekolah di Barak ala Dedi Mulyadi Mulai Mei 2025

KDM menggagas program unik, yakni siswa bermasalah akan "disekolahkan" di barak militer yang sudah dimulai pada 2 Mei 2025.

Program ini bertujuan membentuk karakter dan membina perilaku siswa yang sulit dibina, termasuk yang terlibat pergaulan bebas atau kenakalan remaja.

Bekerja sama dengan TNI dan Polri, sekitar 30–40 barak di wilayah rawan disiapkan. Siswa akan tinggal di sana selama enam bulan, atas kesepakatan antara sekolah dan orang tua.

Biaya program ditanggung bersama oleh Pemprov Jabar dan pemerintah daerah setempat.

Baca Juga: Jabar Siap Revolusi Pendidikan, Dedi Mulyadi Tegaskan PPDB 2025 Tanpa Kisruh

Selain lima kebijakan utama yang telah disebutkan, Kang Dedi Mulyadi juga menggulirkan berbagai program dan langkah strategis lainnya di Jawa Barat, di antaranya:

• Menjalankan langkah efisiensi terhadap penggunaan anggaran daerah demi meningkatkan efektivitas belanja publik.

• Merancang pembangunan 1.000 unit rumah apung bagi warga terdampak banjir di wilayah Bekasi.

• Melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh izin tambang di Jabar, dan mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

• Membentuk satuan tugas pemberantas premanisme, khususnya yang berkedok organisasi masyarakat atau LSM dan meresahkan warga.

• Penertiban lapak-lapak liar yang berdiri di area underpass Stasiun Tambun.

• Memberikan insentif sebesar Rp3 juta kepada pengemudi becak, ojek, dan delman agar tidak beroperasi selama masa arus mudik Lebaran.

• Mempercepat penanganan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak di berbagai daerah.

• Mendorong pembangunan lebih dari 3.000 ruang kelas baru untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di Jabar.

• Melakukan normalisasi dan pelebaran sungai sebagai antisipasi banjir, termasuk penertiban bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai.

Bagaimana pendapat Warginet, Setuju, Kurang Setuju, atau bahkan Tidak Setuju?